Koperasi dalam perkembangannya di Indonesia mengalami pasang surut. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa koperasi sulit berkembang di Indonesia ? padahal upaya pemerintah dalam memajukan koperasi sudah banyak dilakukan seperti pemberian pertolongan dan bukan hanya itu pemerintah juga membentuk institusi khusus untuk menangani koperasi seperti kementrian koperasi. Dengan adanya lembaga-lembaga resmi yang menaungi koperasi Indonesia, diharapakan koperasi dapat tumbuh sumbur dan semakin sukses mensejahterakan anggotanya. Koperasi di nilai sebagai fasilitas yang potensial dalam membangun ekonomi Indonesia yang mandiri dan mapan, sebab sistem kekeluargaan dalam koperasi tak akan membelit anggotanya dengan peraturan-peraturan perbankan yang mempersulit. Namun kenyataannya koperasi masih saja sulit berkembang di Indonesia.
Koperasi yang kurang peminat bisa dikarenakan kalah bersaing dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pemberian modal, lembaga pemberian kredit atau lembaga penyimpanan dana misalnya perbankan. Banyak masyarakat Indonesia yang belum benar-benar mengenal apa itu koperasi dan bagaimana penerapannya. Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi lebih jika masyarakat tidak mengenal apa itu koperasi. Hasilnya anggota koperasi tidak menunjukkan partisipasinya baik itu kontributif atau insentif pada kegiatan koperasi sendiri. Kurangnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan oleh pengurus kepada para anggota koperasi ditenggarai menjadi faktor utamanya, sebab para pengurus beranggapan hal itu tak akan menghasilkan manfaat untuk diri mereka pribadi.
Kegiatan koperasi yang tidak berkembang membuat sumber modal menjadi terbatas. Terbatasnya usaha ini akibat kurangnya dukungan serta kontribusi dari para anggota koperasi tersebut untuk berpartisipasi membuat koperasi seperti stagnan. Oleh sebab itu, semua masalah berpangkal pada partisipasi anggota dalam mendukung terbentuknya koperasi yang tangguh, dan memberikan manfaat untuk seluruh anggotanya, serta masyarakat sekitar.
Partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan atau sistem kepemilikanya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan pada penyelewengan dana oleh pengurus, sebab tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri pada pengurus.
Selain itu tidak sedikit masyarakat berbicara mengenai harga barang di koperasi lebih mahal dari pada di pasar swalayan, sehingga masyarakat jadi enggan untuk membeli barang dikoperasi sebab harganya yang lebih mahal dibandingkan harga pasar. Bagi masyarakat Indonesia konsumen akan memilih untuk membeli suatu barang dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dibanding koperasi. Dengan enggannya masyarakat untuk bertransaksi di koperasi sudah pasti laba yang dihasilkan oleh koperasi-pun sedikit bahkan merugi sehingga perkembangan koperasi berjalan lamban bahkan tidak berjalan sama sekali.
Promosi diperlukan agar masyarakat tahu mengenai koperasi itu. Pemerintah dengan gencarnya melalui media massa mensosialisasikan Koperasi kepada masyarakat namun jika sosialisasi hanya dilakukan dengan media massa mungkin hanya akan “numpang lewat” saja. Memang benar dengan mensosialisasikan melalui media massa akan lebih efektif untuk masyarakat mengetahuinya, namun dengan sosialisasi secara langsung untuk terjun kelapangan akan lebih efektif sebab penyampaian yang lebih gampang dipahami. Dalam masalah promosi barang yang dijual di suatu koperasi juga mengalami kendala seperti kurangnya promo yang ditawarkan dan kurang kreatifnya koperasi untuk mempromosikan sehingga minat masyarakat juga berkurang untuk dapat ikut serta dalam koperasi.
Untuk melakukan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :
- Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
- Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
- Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri atau pertanian yang bermodal kecil.
Koperasi yang kurang berkembang bisa dikarenakan kalah bersaing dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pemberian modal, lembaga pemberian kredit atau lembaga penyimpanan dana misalnya perbankan. Banyak masyarakat Indonesia yang belum benar-benar mengenal apa itu koperasi dan penerapannya. Sosialisasi Koperasi Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Selain itu tidak sedikit masyarakat berbicara mengenai harga barang di koperasi lebih mahal dari pada di pasar swalayan, sehingga masyarakat jadi enggan untuk membeli barang dikoperasi sebab harganya yang lebih mahal dibandingkan harga pasar. Promosi diperlukan agar masyarakat tahu mengenai koperasi itu
Sumber : http://anggitadwiu.blogspot.co.id